Bolsel Turunkan Angka Kemiskinan, Deddy Paparkan Strategi di Forum TKPKD Sulut

LINTASGOBMR.COM, Manado — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menorehkan capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Bolsel pada tahun 2025 turun menjadi 10,52%, dari sebelumnya 11,33% pada tahun 2024.

Capaian tersebut dipaparkan oleh Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara bersama kabupaten/kota se-Sulut di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025).

Rakor yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay ini bertujuan mengevaluasi kinerja dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayah Sulawesi Utara.

Fokus ke Program Nyata untuk Warga

Dalam paparannya, Wabup Deddy menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil dari program nyata yang menyentuh masyarakat.
“Fokus kami bukan hanya menekan angka, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin,” ujarnya.

Deddy menjelaskan, program penanggulangan kemiskinan di Bolsel selama 2023–2025 diarahkan pada:

  • Penyaluran BLT dan bantuan sosial tepat sasaran
  • Ketahanan pangan masyarakat desa
  • Percepatan penurunan stunting melalui program gizi dan sanitasi

Selain itu, Bolsel juga memperoleh alokasi insentif fiskal kinerja dalam kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penghapusan kemiskinan.
Dana tersebut digunakan untuk pembangunan 30 unit rumah layak huni bagi warga miskin.

“Program rumah layak huni ini bukan hanya bantuan fisik, tapi bentuk nyata komitmen pemerintah agar setiap warga memiliki tempat tinggal yang sehat dan manusiawi,” tambah Deddy.

Hadapi Tantangan Efisiensi Anggaran

Dalam forum tersebut, Deddy juga menyoroti kondisi efisiensi anggaran daerah yang berdampak pada pelaksanaan program sosial.
“Hampir semua kabupaten/kota, termasuk Bolsel, mengalami efisiensi hingga 50%. Kondisi ini tentu menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.

Ia berharap agar Bappeda Provinsi Sulut dapat mengakomodasi kondisi tersebut sehingga upaya penurunan kemiskinan tidak berhenti di tahun 2026.

Apresiasi dan Sinergi Lintas Daerah

Menariknya, dalam forum itu Bolsel juga menerima penghargaan sebagai daerah dengan peringkat Terbaik I se-Sulut dalam 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024.
Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Sulut untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Komentar